Korupsi di Indonesia: Tanggung Jawab Siapa?

Andi Siti Nurzahrah

Kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan menunjukkan bahwa upaya pemberantasan belum berjalan optimal, bahkan terkadang sistem justru memberi ruang bagi pelaku korupsi untuk leluasa. Dampak korupsi sangat luas, mulai dari menurunnya kualitas layanan publik hingga melemahkan perekonomian negara secara keseluruhan. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat serius dan mengakar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan, mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi, menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan individu, tetapi juga sistem yang belum mampu menutup celah-celah penyalahgunaan kekuasaan.

Pada paruh pertama 2025 (hingga 22 Juli 2025), KPK menangani 186 perkara korupsi dengan rincian 31 penyelidikan, 43 penyidikan, 46 penuntutan, dan 31 perkara inkracht (berkekuatan hukum tetap) serta 35 eksekusi. Namun, data untuk Kejaksaan Agung mengenai jumlah kasus korupsi yang ditangani belum tersedia secara spesifik untuk periode 2025, hanya data penanganan perkara pada tahun sebelumnya (2024) yang menyebutkan 2.306 perkara penyelidikan oleh Pidsus.

Faktor terjadi nya kasus ini karena banyak pelaku korupsi didorong oleh keserakahan yang tidak pernah puas, ditambah dengan adanya kesempatan yang terbuka lebar karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, egoisme institusional, koordinasi yang buruk antar aparat pengawasan, serta sikap toleran masyarakat terhadap korupsi menjadi penghambat utama pemberantasan korupsi.

Korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya transaksi, dan memperlebar kesenjangan sosial karena sumber daya publik dialihkan ke tangan segelintir orang. Selain dari dampak tersebut, korupsi juga mengakibatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menurun drastis akibat korupsi yang merusak anggaran dan pelaksanaan program.

Dalam hal ini, korupsi bisa kita cegah dengan upaya pemberantasan seperti penegakan hukum yang tegas serta hukuman yang berat dan transparan harus diterapkan agar memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Perbaikan sistem pengadaan, transparansi anggaran, dan pengawasan yang efektif harus dilakukan untuk menutup celah korupsi.

Korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan dengan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa. Tanpa perubahan sikap, sistem yang transparan, dan penegakan hukum yang konsisten, korupsi akan terus merusak masa depan Indonesia. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara yang mencintai keadilan dan kemajuan bangsa.